Breaking News
Home / Pengetahuan Umum / Diplomasi dan Politik Luar Negeri

Diplomasi dan Politik Luar Negeri

Diplomasi dan Politik Luar Negeri

Hilmy Maulana Rachmawan

Image Diplomasi
https://kemlu.go.id

Istilah diplomasi merupakan hal yang sudah tidak asing, baik bagi penstudi Hubungan Internasional maupun bagi praktisioner hubungan internasional. Istilah tersebut bahkan menjadi istilah yang selalu digunakan secara identik untuk menjelaskan kegiatan dan pekerjaan yang menjadi rutinitas dalam hubungan internasional. Kegiatan diplomasi memang berkaitan erat dengan hubungan internasional. Politik selalu disertai dengan kepentingan-kepentingan berbagai pihak, termasuk politik dan hubungan internasional. Negara merupakan aktor yang berkecimpung dalam perpolitikan dan hubungan internasional. Negara merupakan entitas yang memiliki kepentingan juga, yaitu kepentingan nasional. Suatu negara tidak dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingan nasionalnya secara benar-benar mandiri. Oleh sebab itu, dalam pemenuhan kebutuhan dan kepentingan nasional, suatu negara membutuhkan interaksi yang dilakukan dengan negara-negara lainnya.

Apabila dianalogikan, negara merupakan entitas yang mirip dengan seseorang individu. Satu individu memiliki berbagai kebutuhan, baik untuk hanya bertahan hidup maupun untuk kepuasan individu tersebut sendiri. Kebutuhan ini tidak mungkin dapat dipenuhi secara keseluruhan oleh individu itu sendiri. Satu individu selalu membutuhkan individu lainnya dalam berbagai hal. Guna memenuhi berbagai kebutuhan tersebut, unit yang disebut individu ini akan melakukan interaksi dengan individu-individu lainnya. Interaksi tersebut dilakukan dengan cara berkomunikasi, baik komunikasi verbal maupun non-verbal. Komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu dengan individu-individu lain pun diarahkan sesuai apa yang dibutuhkan oleh individu tersebut.

Dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingan nasionalnya, negara perlu melakukan interaksi dengan negara-negara lainnya. Diplomasi inilah yang menjadi salah satu alat dalam melakukan interaksi dengan negara-negara lain. Arah diplomasi suatu negara nantinya dipengaruhi oleh apa saja yang dibutuhkan oleh negara tersebut juga.

Definisi dari diplomasi pun banyak bermacam-macam bila dilihat dari berbagai sisi. Dalam The Diplomats Dictionary yang ditulis oleh Charles W. Freeman, Jr. (1994: 70-81), berbagai definisi diplomasi dari berbagai tokoh disajikan dengan runtut. Salah satu definisi yang cukup populer adalah definisi diplomasi yang diberikan oleh Ernest Satow. Ernest Satow (1917 dalam Freeman, 1994: 70) mendefinisikan diplomasi sebagai penerapan kecerdasan dan kepekaan terhadap pelaksanaan hubungan resmi antara negara-negara yang berdaulat. Dalam hal tawar-menawar, Charles W. Freeman, Jr. (1994: 71) juga dijelaskan bahwa diplomasi merupakan kegiatan tawar menawar yang dilakukan dengan bijaksana berdasarkan kepentingan-kepentingan dan bebas dari perasaan yang sentimental. Selain berbagai definisi yang disajikan oleh Charles W. Freeman, Jr., Brian White (2001) juga menjelaskan pengertian diplomasi. Menurut Brian White (2001: 388), diplomasi merupakan proses komunikasi antara aktor-aktor internasional yang bertujuan untuk mencari jalan keluar dari suatu konflik dengan cara negosiasi. Kegiatan diplomasi pun juga telah disempurnakan, dilembagakan, dan diprofesionalkan selama berabad-abad (White, 2001: 388).

Istilah diplomasi sendiri lahir sejak berabad-abad yang lalu, tepatnya pada peradaban Yunani Kuno. Menurut Tran Van Dinh (1987: 1), istilah diplomasi berasal dari kata diploma yang dalam bahasa Yunani memiliki arti sebagai suatu dokumen resmi negara atau dokumen historis, sebuah sertifikat yang memberikan kehormatan, hak istimewa, dan lain-lain. Dalam memahami diplomasi, juga dibutuhkan pengertian diplomasi yang konkret untuk menjelaskan secara keseluruhan apa itu diplomasi dan bagaimana diplomasi digunakan. Menurut Tran Van Dinh (1987: 1), banyak kekurangan kejelasan di media dan publik secara umum terkait parameter diplomasi dan hubungannya dengan politik luar negeri (atau kebijakan luar negeri). Hal ini juga didukung oleh pernyataan Brian White (2001: 388) yang menyatakan bahwa diplomasi merupakan salah satu istilah yang kabur sehingga memiliki berbagai pengertian dalam hal penggunanya dan penggunaannya.

Diplomasi juga dapat dipandang melalui dua konsep yang berbeda, yaitu perspektif makro dan perspektif mikro. Keduanya merupakan perspektif besar dalam politik internasional (White, 2001: 388). Perbedaannya terletak pada bagaimana memandang politik internasional itu sendiri. Perspektif makro memandang politik internasional pada keseluruhannya (White, 2001: 388). Dari cara pandang persepektif makro, timbul pertanyaan mengenai siapa dan apa saja yang menjadi komponen dalam politik internasional. Brian White (2001: 388) mebambahkan bahwa perspektif mikro hadir dengan cara pandang yang berbeda tetapi juga melengkapi cara pandang perspektif makro. Perspektif mikro mencoba menjelaskan politik internasional dengan hadirnya akto-aktor dalam politik internasional. Secara tradisional, perspektif mikro lebih berfokus pada aktor negara dan pemerintah yang bertindak demi kepentingannya masing-masing (White, 2001: 388). Namun, White (2001: 388) menambahkan bahwa cara pandang ini juga tidak memadai mengingat terdapat berbagai aktor lain yang terlibat dan terdapat berbagai proses yang berbeda dalam sistem politik dunia yang terglobalisasi. Globalisasi menyebabkan adanya penambahan aktor pada politik internasional

Kekuatan nasional juga merupakan komponen yang penting dalam Hubungan Internasional. Tidak hanya kepentingan nasional, kekuatan nasional juga tidak memiliki pendeifinisian yang pasti. Kekuatan nasional merupakan konsep dalam Hubungan Internasional yang kompleks dan sering diperdebatkan (Barnett dan Duvall, 2005). Hal ini juga sejalan dengan pernyataan W.B. Gallie (1956) yang menyatakan bahwa pada intinya kekuatan merupakan konsep yang masih diperdebatkan. Meskipun begitu, beberapa akademisi mencoba menjelaskan pengertian konsep kekuatan itu sendiri. Salah satunya adalah Jeffrey Isaac (1987) yang menjelaskan bahwa kekuatan merupakan suatu produksi bagi suatu negara untuk menentukan kondisi dan takdir masing-masing negara. Ada pula yang menyebutkan bahwa kekuatan nasional merupakan sebuah konsep yang mewakili seluruh kekuatan dan sumber daya yang dimiliki sebuah negara

Kita berlanjut pada unsur diplomasi, dalam buku yang berjudul Diplomasi, S.L. Roy (1991: 45) menjelaskan bahwa terdapat tujuh unsur atau elemen dalam diplomasi, yaitu: (1) negosiasi; (2) pengutamaan kepentingan nasional dalam negosiasi; (3) penjagaan kepentingan nasional melalui diplomasi dalam keadaan damai; (4) diplomasi tidak hanya digunakan untuk upaya perdamaian juga dapat digunakan untuk persiapan perang; (5) kaitan erat yang hadir antara diplomasi dan politik luar negeri; (6) kaitan erat antara diplomasi modern dan sistem negara; dan (7) kegiatan diplomasi juga memiliki kaitan erat dengan sistem perwakilan negara. Selain itu, komunikasi juga merupakan unsur yang penting dalam diplomasi. Menurut Christer Jnsson dan Martin Hall (20003), unsur inti dari diplomasi adalah komunikasi. Hal ini sejalan dengan pernyataan Sobowale (1983 dalam Tran, 1987: 6) bahwa inti utama dari diplomasi adalah aksi komunikasi. Hubungan antara komunikasi dan diplomasi itu dapat dibayangkan seperti hubungan antara darah dan tubuh manusia (Tran, 1987: 8). Dengan komunikasi itu lah, seseorang dapat bertukar pikiran, saling mempengaruhi, dan saling memahami. Jika komunikasi gagal, dampak yang disebabkan akan meluas. Saat komunikasi berhenti, politik internasional dan diplomasi akan mati dan hasilnya adalah konflik kekerasan dan/atau atrophia (kondisi berhentinya pertumbuhan) (Tran, 1987: 8). Hal ini sebenarnya agak gak yang mendasar, namun seringkali terlupakan. Sehingga, yang terjadi adalah kerusakan dalam satu hubungan.

Kepentingan nasional merupakan salah satu komponen penting dalam hubungan internasioinal. Namun, kepentingan nasional sendiri tidak memiliki definisi pasti. Meskipun begitu, Frankel (1970 dalam Burchill, 2005) mencoba menjelaskan bahwa terdapat dua aspek dalam kepentingan nasional, yaitu (1) aspek objektif, berkaitan dengan tujuan akhir politik luar negeri; dan (2) aspek subjektif, berkaitan dengan preferensi pemerintah atau elit politik yang berkuasa. Selain Frankel, Benn dan Peters (1959) juga menjelaskan bahwa terdapat dua prinsip dalam menentukan kepentingan nasional suatu negara. Prinsip yang pertama adalah prinsip inklusivitas. Prinsip inklusivitas ini menentukan kepentingan nasionalnya berdasarkan kepentingan seluruh anggotanya, termasuk kelompok-kelompok di luar pemerintahan. Prinsip yang kedua adalah prinsip eksklusivitas. Prinsip eksklusivitas ini menentukan kepentingan nasionalnya _berdasarkan kepentingan dari pemerintahan itu sendiri.

Kaitan antara diplomasi, kepentingan nasional, kekuatan nasional, dan politik luar negeri sangatlah erat. Namun, sebelum membahas bagaimana keterkaitan antara keempatnya, kita harus fahami dulu pengertian dari keempatnya.

Pengertian yang perlu diketahui berikutnya adalah kepentingan nasional, kekuatan nasional, dan politik luar negeri.

Selain kepentingan nasional dan kekuatan nasional, diperlukan juga pemahaman mengenai politik luar negeri. Plano dan Olton (1999: 5) mendefinisikan politik luar negeri sebagai suatu strategi atau rencana tindakan yang dibuat oleh para pengambil keputusan negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya, serta dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional tertentu yang dituangkan dalam terminologi kepentingan nasional. (Plano, Olton 1999: 5) Menurut Brian White (2001: 396), politik luar negerti merupakan sebuah instrumen untuk mencapai kepentingan-kepentingan nasional suatu negara di mana para pemegang wewenang akan mengontrol dan mengawasi proses politik.

Terdapat keterkaitan erat antara kepentingan nasional, kekuatan nasional, diplomasi, dan politik luar negeri. Setiap negara memiliki kepentingan nasional. Kepentingan nasional suatu negara akan disusun dan diproyeksikan menjadi politik luar negeri yang menjadi acuan utama suatu negara dalam bertindak di ranah politik internasional. Politik luar negeri nantinya dirumuskan menjadi kebijakan luar negeri. Di sini, kekuatan nasional merupakan modal untuk menjalankan kebijakan luar negeri. Penyaluran modal untuk menjalankan kebijakan luar negeri dilakukan melalui cara yang disebut sebagai diplomasi.

Seringkali, hubungan ini dijelaskan dalam rumus: Diplomasi = ((Nat. Int.) x strategi Pol. Int.)/Nat. Pow

Diplomat sering disebut sebagai orang-orang yang berdiplomasi. Dalam diplomasi, diplomat atau perwakilan negara merupakan salah satu unsur yang diperlukan, Istilah diplomat yang berasal dari bahasa Inggris ini telah populer sejak akhir abad ke-18 (Tran, 1987: 1). Diplomat memiliki arti kata sebagai abdi negara yang bekerja dalam hal hubungan luar negeri negaranya. Menurut S.L. Roy (1991: 183), seorang diplomat merupakan wakil formal sekaligus simbolis negaranya di negara lain. Sebagai wakil simbolis suatu negara, diplomat harus dihormati oleh negara lain dengan pemberian berbagai hak istimewa. Hal ini juga terjadi pada era Yunani Kuno, yaitu diplomat yang disebut sebagai heralds. Selain berbagai definisi di atas, terdapat juga definisi yang cukup ekstrem. Trygve Lie (dalam Freeman, 1994: 112) berpendapat bahwa diplomat merupakan orang yang dapat memotong tenggorokan tetangganya tanpa sepengetahuan tetangganya. Berdasarkan definisi tersebut, diplomat merupakan pihak yang melakukan diplomasi dengan negara lain hingga mencapai solusi tertentu yang sebenarnya menguntungkan bagi negara asalnya tetapi negara lawannya tidak sadar apabila hal tersebut merugikan baginya.

Diplomasi pun juga memiliki keterkaitan erat dengan beberapa unsurnya, seperti kepentingan nasional, kekuatan nasional, dan politik luar negeri. Kepentiingan nasional merupakan suatu hal yang ingin dicapai atau didapatkan oleh suatu negara. Suatu negara memiliki banyak kepentingan nasional. Kepentingan nasional ini nantinya dirumuskan menjadi suatu strategi dan rencana yang disebut sebagai politik luar negeri. Untuk menjalankan politik luar negeri, negara membutuhkan modal. Kekuatan nasional lah yang menjadi modalnya. Penyaluran modal ini pun dilakukan dengan berbagai cara, seperti perang. Namun, penyaluran modal dengan cara damai adalah diplomasi.

Kesimpulannya, diplomasi dapat dipahami sebagai interaksi yang dilakukan oleh suatu perwakilan negara dengan perwakilan negara lainnya guna mengadakan hubungan internasional, seperti untuk mengadakan kerjasama, menyelesaikan persoalan, pemenuhan kebutuhan masing-masing negara, dan lain-lain. Dalam memandang politik internasional, diplomasi memiliki dua perspektif, yaitu perspektif makro dan perspektif mikro. Perspektif makro memandang politik dunia sebagai suatu unit yang menyeluruh. Perspektif mikro memandang hadirnya aktor-aktor internasional dalam politik dunia. Diplomasi juga memiliki elemen-elemen tertentu, seperti negosiasi, kepentingan nasional, politik luar negeri, kekuatan nasional, sistem negara, sistem perwakilan negara, dan lain-lain. Namun, komunikasi merupakan salah satu unsur penting yang menentukan hasil diplomasi itu sendiri.

Diplomasi pun juga memiliki keterkaitan erat dengan beberapa unsurnya, seperti kepentingan nasional, kekuatan nasional, dan politik luar negeri. Kepentiingan nasional merupakan suatu hal yang ingin dicapai atau didapatkan oleh suatu negara. Suatu negara memiliki banyak kepentingan nasional. Kepentingan nasional ini nantinya dirumuskan menjadi suatu strategi dan rencana yang disebut sebagai politik luar negeri. Untuk menjalankan politik luar negeri, negara membutuhkan modal. Kekuatan nasional lah yang menjadi modalnya. Penyaluran modal ini pun dilakukan dengan berbagai cara, seperti perang. Namun, penyaluran modal dengan cara damai adalah diplomasi.

Kesimpulannya, diplomasi dapat dipahami sebagai interaksi yang dilakukan oleh suatu perwakilan negara dengan perwakilan negara lainnya guna mengadakan hubungan internasional, seperti untuk mengadakan kerjasama, menyelesaikan persoalan, pemenuhan kebutuhan masing-masing negara, dan lain-lain. Dalam memandang politik internasional, diplomasi memiliki dua perspektif, yaitu perspektif makro dan perspektif mikro. Perspektif makro memandang politik dunia sebagai suatu unit yang menyeluruh. Perspektif mikro memandang hadirnya aktor-aktor internasional dalam politik dunia. Diplomasi juga memiliki elemen-elemen tertentu, seperti negosiasi, kepentingan nasional, politik luar negeri, kekuatan nasional, sistem negara, sistem perwakilan negara, dan lain-lain. Namun, komunikasi merupakan salah satu unsur penting yang menentukan hasil diplomasi itu sendiri.

Referensi

Barnett, Michael & Duvall, Raymond, 2005. Power in International Politics. International Organization, Vol. 59, No. 1; pp. 39-75.

Benn, Stanley L. & Peters, Richard, 1959. Social Principles and the Democratic State. London: Allen and Unwin.

Burchill, Scott. 2005. The National Interest in International Relations Theory. United Kingdom: Palgrave Macmillan.

Freeman, Chasrles W, Jr., 1994. The Diplomats Dictionary. Washington DC: United States Institute of Peace Press.

Gallie, W. B., 1956. Essentially Contested Concepts. Proceedings of the Aristotelian Society.

Isaac, Jeffrey, 1987. Power and Marxist Theory. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press.

Jnsson, Christer & Hall, Martin, 2003. Communication: An Essential Aspect of Diplomacy, dalam International Studies Perspectives, Vol. 4, No. 2. Tersedia di https://www.researchgate.net/publication/227792912_Communication_An_Essential_Aspect_of_Diplomacy.

Roy, S. L., 1991. Diplomasi. Rajawali Press.

Tran, Van Dinh, 1987. Communication and Diplomacy in Changing World.

White, Brian, 2001. Diplomacy, dalam The Globalization of World Politics: An Introduction to International Politics, eds. John Baylis and S. Smith.

About Admin

Check Also

Tekanan Darah Rendah

TEKANAN DARAH RENDAH Darah rendah adalah kondisi tekanan darah yang dihasilkan saat jantung memompa darah ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *