Home / Pengetahuan Umum / Investor politik pada pilkada di Indonesia

Investor politik pada pilkada di Indonesia

19-12-22-th

Pemilihan umum kepala Daerah merupakan kontestasi politik yang sudah lumrah terjadi di Indonesia. Hampir setiap 5 tahunan, atau pada setiap periode pemerintahan, masyarakat Indonesia senantiasa melaksanakan pesta demokrasinya dengan penuh cerita tersendiri.

Namun sejak UU No. 1 Tahun 2015 tetang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang disahkan, akhirnya Pilkada Serentak terjadi di Indonesia. Kini, masyarakat tidak hanya melaksanakan pesta demokrasi dengan penuh ceritanya sendiri, melain penuh cerita bersama.

Namun untuk periode tahun 2020 ini, situasi kondisi pilkada serentak terlihat akan begitu sulit dilaksanakan, berhubung adanya bencana Pandemic yg sedang melanda hampir seluruh negeri di dunia, termasuk Indonesia.

Adanya situasi bencana Pandemic ini ternyata mampu ditanggapi positif oleh pemerintah, sehingga pada hari selasa (14/7/2020) Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota disahkan menjadi Undang-Undang.

Tetapi, meskipun peraturan perundang-undangan ini sudah di update agar mampu menyelesaikan permasalahan politik pada periode saat adanya Pandemic kali ini. Nampaknya, substansi masalah sesungguhnya dari perpolitikan di Indonesia masih belum selesai begitu saja. Hal ini disampaikan oleh para Peneliti politik di Indonesia, termasuk didalamnya para praktisi politik langsung. Bahwasanya diantara topik yang masih menjadi masalah politik kita adalah tentang mahalnya biaya politik di Indonesia.

Tentu, Tidak sedikit dampak negatif yang ditimbulkan dari masalah biaya politik ini pada kondisi bangsa Indonesia kedepannya. Oleh karena itu, salah satu peneliti politik di Indonesia, mencoba mencari tau tentang masalah biaya politik ini memberikan dampak negatif pada demokrasi di Indonesia bahkan juga kondisi pengelolaan ketatanegaraan bangsa ini kedepannya, hal itu dituangkannya dalam sebuah karya buku yang berjudul “Investor politik pada pilkada di Indonesia“.

Pada sebuah kesempatan waktu, buku itu ia bedah langsung bersama beberapa pakar politik dan juga praktisi politik.

Dr. Moh. Hidayaturrahman, Pembica pertama, yang menulis buku tersebut menjelaskan bahwasanya Menurut para ahli politik, fenomena keberadaan investor politik dibelakang para kepala daerah yang terpilih ini benar adanya.

Beliau mencoba fokus mempertanyakan motif daripada kenapa investor ini muncul?
Ada dua alasan yang beliau paparkan;

1. Pilkada langsung itu memakan biaya yang tinggi, membutuhkan modal sekitar 30m-50m/pasangan calon.

2. Adanya upaya dari pemilik dana besar untuk mendungkung pilkada pada salah satu pasangangan dengan motif keuntungan tersendiri. Motif itu berupa peluang memonopoli alokasi anggaran daerah dan proyek pembangunan daerah kedepannya. Termasuk didalamnya menempatkan beberapa orang terdekatnya untuk mengiai jabatan strategis pemerintah.

Dalam penelitiannya beliau mengatakan bahwa Responden yang terlibat dalam penyusunan karyanya ini beragam, baik unsur politik secara vertikal maupun horizontal semua ada. Darinya di dapatkan data bahwa Fenomena seperti sangat lazim, juga terjadi hampir di seluruh wilayah, termasuk rezim yang berkuasa saat ini.

Selanjutnya Prof. Dr. Firman Noor (Kapuslit Politik LIPI) sebagai pembicara kedua menguraikan bahwa Investor politik ini memang tak bisa lepas dari kehidupan berpolitik masyarakat apapun. Bahkan sejak lama oligarki dan aristocratic sudah ada.

Dalam hal ini Investor politik bisa di artikan sebagai tim pemenangan. Maka ia sesungguhnya dibutuhkan. Berhubung kontestasi politik inipun memang mahal dan bersifat transaksional. Sehingga hal ini wajar adanya dan memang menjadi bagian dari demokrasi. Dimana agar publik mampu, tau dan mau ikut memilih, maka perlu adanya transmisi dan transaksi kepada publik yang mana hal tersebut membutuhkan upaya dan sumber daya yg besar.

Narasumber Ketiga, selaku praktisi politik yakni H. Mahyeldi Ansharullah, S.P. (Walikota Padang 2 Periode, yg kini maju menjadi Cagub Wil. SUMBAR) menerangkan bahwa memang dalam proses politik pemilihan langsung ini memang membutuhkan banyak uang. Hal ini disadari oleh KPU dan seluruh stakeholder kontestasi politik, sehingga hal ini pun di atur oleh UU agar proses yang mahal ini dapat dibantu dana oleh pihak lain. Namun tentu dengan batasan wajar.

Investor politik, Masalah?

Memang secara teoritis, persoalan politik tidak bisa lepas dari persoalan ekonomi. Adam Smith dlm bukunya the wealth of nation menguraikan hal tersebut, begitu juga dalam teori mengenai Public choice selalu ada kaitannya dengan conflict of interest dari Kepala daerah terpilih, berhubung dalam proses pemilihannya membutuhkan sejumlah sumber daya yang tidak sedikit. Maka dibutuhkan lah investor politik yang mau membiayai seluruh prosesnya.

Layaknya investasi pada umumnya, semakin besar resiko maka semakin besar keuntungan. Kaidah ini pun berlaku bagi investasi pada sektor politik, ialah sektor yang dianggap paling besar returnnya. Pada Akhirnya teori rational choice menjadi relevan, dimana pilihan-pilihan terjadi karena hitung hitungan yang dianggap menguntungkan.

Ada anggapan bahwa investasi ini hanya terjadi pada wilayah-wilayah yang kaya akan sumber daya alam. Tapi ternyata tidak demikian adanya, karena anggapan meski tak ada sumber daya alam, namun pasti ada proyek-proyek pembangunan yang khusus diwilayah tersebut, dan berharap dapat dimonopoli nantinya.

Masalah muncul ketika para investor politik menggunanakan cara berfikir ekonomi “tak ada makan siang yang gratis” dan menuntut kompensasi pada calon yang dimenangkannya. Akhirnya terjadilah oligarki. Dan ini masalah, karena pasti terjadi kecurangan dan ketidakadilan sejak awal, proses bahkan sampai akhirnya.

Penguasa yg sejenis ini memang memiliki insting politik yang tinggi. Mereka agile, kreatif dan manipulatif agar terus mempertahankan bisnisnya, termasuk kondisi politik yang memengaruhinya.

Hal itu semua dilakukan demi keuntungan oligarki itu sendiri. Melindungi kepentingan dan eksistensi aset dan kekayaan mereka.

Investasi ini juga dilakukan mulai dari perseorangan sampai dengan keseluruhan sistem. Mereka juga mampu memengaruhi proses. Mereka ingin agar jaring-jaring oligarki menguasai secara keseluruhan. Hal itu tampak di wajah bangsa kita sekarang.

Sehingga dapat dimungkinkan selanjutnya dari sini Kepala daerah sbg politikus terpilih akhirnya melenceng dari tugas utamanya melayani masyarakat, beralih kepada pada investor politik yg dulu membiayainya. Terjadilah akhirnya hijack democracy atau pembajakan demokrasi oleh para investor politik pemegang sektor ekonomi. Terjadilah oligarki, dimana kekuasaan pada akhirnya dikuasai dan dinikmati hanya oleh segelintir orang saja.

Formulasi politik juga di tentukan oleh uang para oligarki. Hijack democracy berlangsung terus dan Substansi perpolitikan sudah menjadi oligarki meski tampak “bungkusnya” masih terlihat democracy.

Dampaknya, demokrasi berjalan parsial. Terjadi iceberg fenomena (Twidism), yg mengokohkan oligarki, tidak mensejahterakan, dan menumbuhkan anti-demokrasi.

Kita sering melihat transaksi dibawah meja sering terjadi, indeks demokrasi yang terus terjun. Lalu, Apakah demokrasi kita sdg mundur? September 2019. Muncul banyak UU Elitis diangkat dan disahkan. UU KPK, UU Omnibus Law, Dari sana terlihat gunung es dari kondisi politik kita hari ini. Dimana karakter politik kita makin lemah, diantaranya check n balances yang banyak Di lakukan oleh extra parlementer. Pun hari ini banyak orang di bungkam. Resiko kriminalisasi ketika menyuarakan pandangan yg benar. Termasuk banyak fenomena lain yang mengokohkan kekuasaan. Begitu juga masyarakat yang tidak terlibat genuine dalam partisipasi politik, yang ada semuanya di rekasaya. Begitu juga para birokratnya.

Now what?
Masalah ini memang perlu dibenahi secara sistematis, agar efisien dan efektif. Pembenahan itu tentunya dimulai dari ruang Parlemen yang mengatur undang undang tersebut. Diharapkan para wakil rakyat di parlemen inj membuka nurani ya dan menyadari perliknya demokrasi yang berdampak buruk bagi generasi mendatang.

Selain itu juga baiknya, bagi siapapun yang akan mengikuti dan atau sudah menjadi kepada para kepala daerah, apabila ia bisa terbebas dari jeratan ini, maka sungguh mereka akan bisa leluasa melayani masyarakatnya. Bukan justru terbebani oleh para ‘investor’ sebelumnya.

Pada dasarnya calon pemimpin yang maju, apabila sejak awal mereka memang populer dan diterima oleh masyarakat Karena visinya jelas sehingga semua proses panjangnya dijalani dan dibangun sejak awal, maka hal ini akan menekan biaya politik yang begitu besar, dan tentu ketergantungan pada investor politik menjadi berkurang.

Kondisi ini juga sebenarnya terkait dengan keaktifan partai politik dalam menjalankan peran politik nya. Perlu kader-kader dan partisan nya disiapkan untuk terlibat aktif mendukung sedari awal. Sehingga persoalan dana yang besar tidak begitu berpengaruh. Calon yg di usung Parpol pun harus sesuai dengan kepentingan masyarakatnya.

Di akhir sesi, pembicara terakhir Novel Baswedan (Penyidik KPK RI) memberikan Perspektif berbeda, yakni penegakan hukum, bahwasanya KPK tidak bisa menindak Money politik yang terjadi, namun memang diakui bahwa sumber korupsi sering berawal dari sana. Maka dalam hal ini perlu kepastian hukum yg para penegaknya pun diperkuat, sehingga celah yang ada dari sebuah sistem tidak menjadi sumber kerugian negara dan pidanakan akhirnya.

Untuk melawan oligarki, memang membutuhkan nafas panjang. Dan selama kemiskinan dan ketimpangan ini masih ada, maka oligarki bisa leluasa mengakarkan pengaruhnya.

Azzam mohammad hafidz

About Admin

Check Also

image Klaim Khasiat Obat Tradisional

Klaim Khasiat Obat Tradisional

Di Indonesia obat tradisional dibagi menjadi 3, yaitu: Jamu Obat Herbal Terstandar (OHT) Fitofarmaka Bedanya? ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *