Breaking News
Home / Pengetahuan Umum / Transformasi Konsep Pertahanan

Transformasi Konsep Pertahanan

Bismillahirrahmanirrahim,

Insyaa allah, saya akan berbagi tentang “transformasi konsep pertahanan: lahirnya defense diplomacy”

Bila kita meninjau ke belakang, sejak sebelum lahirnya sistem negara-bangsa lewat perjanjian westphalia 1648, baik sistem kerajaan (monarchi), kesultanan, ataupun bentuk komunitas masyarakat yang terkeil sekalipun, pasti mengenal adanya konsep pertahanan.

Sejak dahulu, sejak zaman masih digunakannya prajurit bertameng dan berpedang, hingga kini menggunakan perangkat elektronik dan kendali yang canggih, tetap ada satu fungsi yang penjagaan pertahanan yang dijaga. Mengenai konsep pertahanan tersebut, kita biasa menyandingkannya dengan keamanan. Menjadi Pertahanan dan keamanan alias hankam. Secara tradisional, kita mengenal bahwa penjagaan pertahanan umumnya biasa dilakukan oleh perangkat ketentaraan, ataupun angkatan bersenjata. Peran mereka vital dan stategis dalam menjaga kedaulatan negara dan wilayahnya.
Kemudian, menyoal keamanan, ini biasa dikendalikan oleh satuan polisi. Di Indonesia sendiri, polisi awalnya merupakan bagian dari angkatan bersenjata republik indonesia. Namun, karena sifatnya yang lebih ditujukan untuk penjagaan ketertiban, dan pengamanan masyarakat, maka sulit untuk berkembang bila terus dibayangi oleh militer. Ditambah lagi, pada zaman orde baru, adanya dwifungsi ABRI, makin memperkuat posisi militer dan menghambat perkembangan kepolisian.

Akan tetapi keadaan berubah pasca reformasi dikumandangkan. Soeharto yang turun tahta digantikan wakilnya, BJ Habibie pada tahun 1998, gerakan demokratis dan sipil tumbuh mengganti peran militer dalam keterlibatan politik di Indonesia. Hasilnya Dwifungsi ABRI dihapuskan. Reformasi ini juga melibatkan penegak hukum dalam masyarakat sipil umum, yang memertanyakan posisi polisi Indonesia di bawah payung angkatan bersenjata. Reformasi ini telah menyebabkan pemisahan kepolisian dari militer pada tahun 2000. Sesuai dengan Ketetapan MPR nomor VI/MPR/2000 tentang pemisahan TNI dan Polri serta Ketetapan MPR nomor VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan peran Polri, Polri secara resmi kembali berdiri sendiri dan merupakan sebuah entitas yang terpisah dari militer. Nama resmi militer Indonesia juga berubah dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) menjadi kembali Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Sehingga, kini, dalam penanganan konflik di masyarakat, polisi turun sebagai frontliners. Sedangkan tentara, bertindak sebagai back-up plan. Seperti di game bertemakan gangster, kepolisian dahulu yang turun, kemudian bila masalah tak kunjung bisa diselesaikan, maka tentara akan turun tangan. Namun, seiring dengan berkembangnya zaman, konsep pertahanan dan keamanan kini, tidak hanya seputar tentara dan polisi saja. Potensi konflik berkembang semakin luas, dan pelaku penyelesaian masalah pun semakin banyak ragamnya.

Potensi konflik pada era tradisional hanya mengenal serangan/agresi dari negara lain. Namun, di era kontemporer ini, banyak hal bisa menjadi potensi konflik. Mulai dari terrorism, hacker, geng motor, bahkan perubahan iklim, bisa menjadi potensi konflik. Kesemua hal tersebut, sudah tidak lagi mengenal konsep negara. Sehingga mereka yang bertindak lintas-batas (cross-borders)lah yang bertanggung jawab terhadap masalah dan potensi konflik yang ada di era kontemporer.

Bagaimana dengan tentara dan polisi? Bahkan, beberapa negara (termasuk amerika) menggunakan PMC (private military company) sebagai solusi pertahanan dan garis depan penyerangan negara tersebut ke target operasinya. Hal ini akan mengurangi anggaran keamanan yang berfokus pada manusia. Sehingga bisa dialokasikan pada pengembangan kesenjataan. Hal ini juga untuk mendorong adanya inovasi pada sektor industri senjata. Karena, setiap industri senjata memerlukan pasar (baca: perang) agar senjata mereka bisa “diuji” performanya disana. Hal ini terus berkembang dan kian lama, kian meluas. Mengubah cakupan dan batasan konsep keamanan dan pertahanan yang lama menjadi yang baru. Bukan sebatas polisi dan tentara. Namun ada teroris, tentara bayaran, dan peretas serta kawan-kawannya disana. Bukan sebatas perang saja. Namun segala aktivitas yang mengancam pertahanan dan keamanan, menjadi penting untuk dikaji. Mulai dari peretasan sistem negara, aksi terorisme, dan lain sebagainya.

Diera kontemporer, militer telah bertransformasi. Dalam artian, tidak menghilangkan fungsi dan nilai utamanya sebagai penjaga pertahanan dan keamanan dari suatu negara. Tapi juga, dapat muncul sebagai penguasa ataupun pejabat pemerintahan.
Dibeberapa negara di afrika, penguasanya adalah junta militer yang memerintah. Pun begitu dengan Indonesia. Beberapa “alumni” militer, ikut andil dalam pemerintahan dan aktivitas politik.

Kesimpulannya, militer maupun polisi tidak hanya bertindak sebagai penjaga keamanan saat ini. Lebih dari itu, ia dapat bertindak sebagai pejabat pemerintahan yang sah dan memerintah di suatu negara. Sehingga, merujuk kembali ke judul diatas, bahwa diplomasi antar aktor politik internasional, kini bisa melibatkan militer untuk turut serta didalamnya. Militer dan aktor penjaga pertahanan dan keamanan yang lain, memiliki daya tawar dan nilai khusus yang membuat mereka diperhitungkan di kalangan internasional. Bahkan, beberapa negara dikenal pula karena kekuatan militer yang mereka punya. Kedepan, kajian pertahanan kontemporer akan mengkaji banyak aspek yang berdampak terhadap pertahanan dan keamanan dari suatu entitas politik internasional.

Saya rasa, dicukupkan sekian untuk kulsap pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf apabila terdapat banyak kekuragan dan kesalahan didalamnya.
Apabila ada masukan dan umpan balik dari teman-teman sekalian, saya mempersilakan. Semoga ada manfaat yang bisa diambil dari sini.

Atas perhatian dan pertisipasinya, saya ucapkan terimakasih

Hilmy Maulana Rachmawan

About Admin

Check Also

Mr. Sjafruddin Prawiranegara dan PDRI

Pada tanggal 19 Desember 1948 telah terjadi kevakuman pemerintah setelah Presiden Soekarno dan Wakilnya Moh ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *