Judul Buku : Quo Vadis Pendidikan
Penulis : Inggar Saputra
Penerbit : Aksaramaya
Tahun Terbit : 2014
Diakui atau tidak, realitasnya menegaskan pendidikan Indonesia tak pernah siuman dalam upayanya mencerdaskan anak bangsa dan memanusiakan manusia. Banyak alasan dan penyebab yang menegaskan demikian, salah satunya adalah belum sepenuhnya ada kesadaran dari pemerintah mengenai bagaimana seharusnya arah pendidikan nasional Indonesia. Tidak heran, ketidakjelasan arah pendidikan menyeret pelaku pendidikan hanya bergerak mengikuti sistem yang ada dan repotnya lagi, pendidikan Indonesia terjebak sistem kepitalisme. Mengguritanya sistem ini dapat dilihat dari adanya mahalnya biaya pendidikan, adanya RUU Perguruan Tinggi yang sempat menuai kontroversi dan menguaknya kebebasan tanpa batas lembaga pendidikan asing menguasai Indonesia.
Kondisi yang sedemikian parah itu menghasilkan para lulusan pendidikan yang bermental instan dan berorientasi pekerja yang berfokus kepada industri bukan menghasilkan produk kreatif. Sejumlah pakar pun menganalisis, akibat sistem pendidikan Indonesia yang kapitalis memproduksi dampak buruk seperti melemahnya daya baca sehingga menghasilkan generasi nol buku dan lulusan pendidikan bermental kuli. Sekali lagi, dalam konteks ini negara berperan besar membodohkan dan memiskinkan rakyatnya melalui kebijakan pendidikan yang tidak pro masyarakat. Semua terasa semakin lengkap dengan membudayanya korupsi dalam setiap urusan pendidikan dari pengadaan barang/jasa, dana bantuan pendidikan sampai urusan rehabilitasi sekolah.
Dalam mengatasi persoalan tersebut, penulis berusaha menyajikan beberapa solusi seperti merekontruksi makna pendidikan karakter. Bahwa sejatinya pendidikan karakter harus mengacu kepada nilai agama dan nasionalisme yang ungggul. Selain itu, menjadi pemikiran bersama pemerintah dan rakyat untuk menumbuhkan minat baca masyarakat dan penelitian pada kalangan perguruan tinggi dengan mereformasi ruang ngumpul buku (baca: perpustakaan) dengan tampilan yang menarik dan fasilitas yang mendukung kenyamanan belajar. Sedangkan dalam persoalan kebijakan yang sering dinilai pro asing, pemerintah diharapkan mampu merumuskan kebijakan pendidikan dengan berlandaskan Pancasila, nilai keagamaan dan melihat secara dekat bagaimana pengelolaan pendidikan pada tingkat akar rumput.
Hemat penulis, sebagaimana dijelaskan dalam buku ini pula, pendidikan karakter menjadi sangat penting disebabkan bangsa Indonesia mengalami krisis keteladanan di era kekinian. Kita kehilangan tokoh besar yang mampu membina bangsa ini menuju arah yang lebih baik. Lebih repotnya, kita seperti terjebak seremonial saja dalam mengenang tokoh besar sehingga dibutuhkan kesadaran kolektif menghidupkan kembali peran pendidikan berjiwa mulia dan pro rakyat seperti Ki Hajar Dewantara, Kartini, Buya Hamka, Natsir dan lainnya. Karakter untuk menghasilkan pendidikan berkualitas juga dapat dimulai dari lingkaran terkecil yakni keluarga. Sebab pendidikan yang bersifat informal inilah peletak dasar yang kokoh terhadap pendidikan formal dan non formal.
Dalam buku ini, penulis juga menyoroti dua komponen penting dalam pendidikan yakni buku dan guru. Dalam menyoal buku, adanya UU Perbukuan diharapkan lebih akomodatif dalam mendorong minat baca masyarakat dengan mempermudah akses, menurunkan harga kertas sehingga buku cetak menjadi murah, mempromosikan buku digital, melindungi penulis buku dari bahaya pembajakan dan mendorong lebih banyak lagi penulis buku (penulis mengistilahkannya dengan beternak buku) melalui berbagai kegiatan edukasi. Meski terasa berat, desakan terhadap berbagai fenomena di atas sangat penting dalam mendorong pendidikan Indonesia yang terbebas dari buta huruf. Bagaimanapun kemiskinan di Indonesia makin marak disebabkan dominan masyarakat Indonesia berpendidikan rendah. Ini terjadi karena adanya buta huruf, kebiasaan malas membaca dan tumbuhnya budaya konsumtif untuk perilaku yang sifatnya temporer (hal. 37)
Untuk persoalan yang melanda guru, kita semua sadar betapa strategisnya peran guru dalam mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Tetapi seringkali kita, utamanya negara seringkali mengabaikan hak guru dalam hal kesejahteraan finansial (masih banyak guru honorer hidup dalam garis kemiskinan), kemampuan berkompetisi (pemerintah dalam hal ini termasuk sekolah banyak yang tak mendukung guru aktif dalam kegiatan lomba, seminar dan penelitian) dan kompetensi guru (masih diabaikannya kompetensi profesi, sosial, pedagogik dan pribadi, jikapun ada umumnya sangat seremoninal dan tidak mendidik) Guru masih ditempatkan sebagai obyek pendidikan dengan dasar semangat pengabdian tanpa pamrih, sehingga melupakan dasar kekinian bahwa guru adalah bagian dari profesi yang harus mendapatkan pendidikan keprofesionalan dalam belajar-mengajar.
Maka, sudah waktunya empat hal pendukung kemajuan pendidikan yakni sistem pendidikan, spirit pendidikan karakter, buku dan guru harus mendapatkan perhatian super serius. Dengan kesadaran kolektif, pengawasan yang ketat, perbaikan mentalitas (Jokowi mengistilahkannya revolusi mental) dan penanaman tiga nilai dasar (spiritual, emosional dan intelektual, dalam bahasa pendidikan sering disebut kognitif, afektif dan psikomotorik) kita yakin pendidikan Indonesia akan kembali siuman, bangkit dari tidur panjangnya. Sebab pertanyaan mendasar, mau di bawa ke mana arah pendidikan Indonesia hanya mampu dijawab para pelaku pendidikan di Indonesia itu sendiri. Bagaimana memulainya?
Seperti perkataan KH Abdulllah Gymnastiar, dimulai dari diri sendiri, dari yang paling kecil dan dimulai mulai detik ini juga setelah para pembaca membaca tulisan ini.
Inggar Saputra, 27 April 2015 (AN)
